Sin.co.id-Pemprov Riau sejak awal telah menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang dan saat Pemilu 2024 mendatang.
ASN di Riau senantiasa diikat dengan disiplin dan kode etik, yang mana salah satunya tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis terutama saat pemilu 2024.
Dengan kata lain, akan ada sanksi yang mengikat sesuai dengan disiplin ASN jika hal itu tidak diindahkan. Hal ini ditegaskan oleh Asisten I Setdaprov Riau Marul Kasmy, Senin (19/6/2023).
“Tetap netral dan tak boleh ada keberpihakan kepada siapapun. Dan ini berlalu untuk semua ASN, tidak hanya di Pemprov Riau tapi sampai ke camat dan lurah,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, sebagai bentuk penegasan, Pemprov Riau, kata Masrul Kasmy, juga telah mengeluarkan surat edaran terkait hal ini, yang mana surat edaran tersebut telah disampaikan ke pemerintah kabupaten kota melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
Baca Juga Usai puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) serta rangkaian ibadah lainnya, Jemaah haji yang tergabung dalam gelombang pertama secara berangsur – angsur akan dipulangkan ke tanah air. Kepulangan Jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah mulai tanggal 4 Juli 2023. Kepala Biro Kesra Drs. H. Zulkifli Syukur yang juga Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Haji Antara (EHA) Riau mengatakan untuk kepulangan Jemaah haji Riau telah mempersiapkan transportasi jemaah dari Hang Nadim Batam menuju Pekanbaru. “Sebagaimana keberangkatan, Pemerintah Provinsi Riau telah mempersiapkan transportasi Jemaah haji mulai dari Hang Nadim Batam sampai ke Embarkasi Haji Antara Riau. Dengan menggunakan pesawat carteran Lion Air, Jemaah haji Riau akan diterbangkan dengan dua kali penerbangan,”ujarnya, Senin (3/7/2023). Lebih lanjut Zulkifli juga mengatakan sesampainya di bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Jemaah akan di jemput menggunakan armada bus untuk dibawa ke Asrama Haji Antara. “setibanya di Pekanbaru, Jemaah akan diangkut menggunakan armada bus yang telah disediakan Pemerintah Provinsi Riau. Jemaah akan di bawa ke EHA untuk selanjutnya dilakukan prosesi penerimaan oleh PPIH di Aula kedatangan,"tambahnya, Kemudian, Setelah selesai prosesi penerimaan Jemaah akan menjadi tanggung jawab PPIH daerah untuk kembali ke daerah masing – masing. Meskipun begitu PPIH EHA akan membantu proses kembalinya Jemaah ke daerah masing – masing. Sementara itu,Pelaksana harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Muliardi menyambaikan bahwa untuk Jemaah haji kloter 2 asal Kota Pekanbaru akan dipulangkan pertama pada tanggal 5 Juli 2023 dengan maskapai Lion Air. Diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Pekanbaru pada pukul 10.55 WIB. Lalu disusul dengan kepulangan jemaah haji kloter 4 (Kabupaten Kampar) pada 6 Juli, kloter 6 (Indragiri Hilir) dan kloter 7 (Kampar) pada 7 Juli, kloter 8 (Rokan Hilir dan Pekanbaru) dan Kloter 9 (Pekanbaru) pada 8 Juli, Kloter 10 (Bengkalis) pada 9 Juli. Kemudian kloter 11 (Pelalawan) pada 10 Juli, kloter 12 (Rokan Hulu) pada 11 Juli, Kloter 13 (Kuantan Singingi dan Dumai) pada 13 Juli, Kloter 14 (Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir) pada 14 Juli, Kloter 15 (Siak dan Kuantan Singingi) pada 15 Juli, Kloter 16 (Indragiri Hilir dan Pekanbaru) pada 16 Juli. “Terakhir, kloter 32 dan 33 asal Pekanbaru, Indragiri Hilir dan Kampar akan dipulangkan ke tanah air pada 3 Agustus 2023,” tutupnya.
“Surat edarannya juga sudah dikeluarkan dan ini soal netralitas ASN dalam pemilu 2024 menjadi hal yang rutin untuk diingatkan kepada seluruh ASN,” tambahnya.
Masrul menekankan kepada seluruh ASN sebaiknya tetap bekerja profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Dengan kata lain, biarlah politik menjadi urusan partai politik tanpa harus melihatkan diri, terutama menjurus mendukung kepada salah satu pasangan calon.
“Pastinya akan sangat menguras waktu sedangkan kita sebagai ASN punya tugas dan tanggung jawab sendiri sebagai pelayan publik. Pengawasan akan tetap dilakukan hingga ke tingkat daerah,” tuturnya.
“Instansi yang bertugas melakukan pengawasan kami harap juga bisa aktif melakukan pencegahan dan memantau pergerakan ASN di tahun politik ini,” tuturnya,” kata Masrul Kamsy. (rls)
